nadzir wakaf

A.         Pengertian

Nadazir berasal dari kata kerja bahasa Arab nadzara-yandzurunadzaran yang
mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasif. Adapun nadzir adalah isim fa'il dari kata nadzir yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga). Sedangkan nadzir wakaf atau biasa disebut nadzir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf.

Nadzir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut.[1] Sedangkan menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf menjelaskan bahwa Nadzir adalah pihak yang menerima hartabenda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjukan nadzir wakaf. Pengangkatan nadzir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.[2] Sedemikian pentingannya kedudukan nadzir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya harta wakaf sangat bergantung pada nadzir wakaf. Meskipun demikian tidak berarti bahwa nadzir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya.[3]

Pada umumnya, para ulama telah bersepakat bahwa kekuasaan nadzir wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki wakif. Asaf A.A. Fyzee berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Dr. Uswatun Hasanah, bahwa kewajiban nadzir adalah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta. Dengan demikian nadzir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.

B.       Syarat-syarat Nadzir

Pada dasarnya, siapapun dapat menjadi nadzir sepanjang ia bisa melakukan tindakan hukum. Tetapi, karena tugas nadzir menyangkut harta benda yang manfaatnya harus disampaikan pada pihak yang berhak menerimanya, jabatan nadzir harus diberikan kepada orang yang memang mampun menjalankan tugas itu.

Menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 10 ayat (1) tentang wakaf Syarat untuk nadzir perorangan adalah :

1.      Warga negara Indonesia,

2.      Beragama Islam,

3.      Dewasa,

4.      Amanah,

5.      Mampu secara jasmani dan rohani, serta

6.      Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Untuk nadzir organisasi syaratnya adalah:

1.      Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nadzir perorangan,

2.      Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.

Sedangkan syarat untuk nadzir badan hukum adalah:

1.      Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nadzir perorangan,

2.      Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan

3.      Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.

Nadzir baik perorangan, organisasi atau badan hukum harus terdaftar pada kementerian yang menangani wakaf dan badan wakaf Indonesia. Dengan demikian, nadzir perorangan, organisasi maupun badan hukum diharuskan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing tidak bisa menjadi nadzir wakaf di Indonesia.

Sedangkan dalam buku yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Departemen Agama RI yang berjudul paradigama baru wakaf di Indonesia membagi syarat-syarat untuk nadzir ketiga bagian.

1.      Syarat moral

§  Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari’ah maupun perundang-undangan negara RI.

§  Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan wakaf.

§  Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha.

§  Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan.

§  Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.

2.      Syarat menejemen

§  Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership.

§  Visioner

§  Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan.

§  Profesional dalam bidang pengelolaan harta.

§  Memiliki program kerja yang jelas.

3.      Syarat bisnis

§  Mempunyai keinginan.

§  Mempunyai pengalaman.

§  Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrerpreneur.

Dari persyaratan diatas menunjukan bahwa nadzir menenpati pada pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjaun dari segi tugas nadzir, dimana nadzir berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya.

Sebagai pelaksan hukum, nadzir memiliki tugas-tugas atau kewajiban dan hak. Tugas-tugas nadzir menurut undang-undang adalah:

1.      Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.

2.      Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

3.      Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

4.      Melaporkan pelaksaan tugas kepada badan wakaf Indonesia.

Sedangkan hak nadzir ada dua, ialah:

1.      Nadzir berhak mendapat imbalan, upah atau bagian maksimal 10% dari keuntungan atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

2.      Nadzir berhak mendapat pembinaan dari menteri yang menangani wakaf dan badan wakaf Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara baik dan benar.

C.     Nadzir menurut peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006.

1.      Kewajiban dan sanksi bagi nadzir perorangan

Secara umum, ketentuan mengenai nadzir dalam peraturan pemerintah dapat dibedakan menjadi dua, ketentuan umum dan ketentuan khusus.

Ketentuan umum yang berkaitan dengan nadzir ialah:

a.       Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nadzir untuk kepentingan pendayagunaan wakaf sebagaimana yang tercatat dalam akta ikrar wakaf sesuai dengan peruntukannya.

b.      Pendaftaran harta benda wakaf atas nama nadzir tidak membuktikan kepemilikan nadzir atas harta benda wakaf.

c.       Penggantian nadzir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.

Kewajiban dan sanksi bagi nadzir karena mengabaikan kewajibannya adalah bahwa nadzir yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu 1 tahun sejak akta ikrar wakaf dibuat, kepala KUA atas inisiatif sendiri atau atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada badan wakaf Indonesia untuk memberhentikan dan menggantikan nadzir.

2.      Nadzir organisasi

Ketentuan mengenai nadzir yang berbentuk organisasi ialah:

a.       Nadzir organisasi  wajib didaftarkan pad menteri agama dan badan wakaf Indonesia melalui KUA setempat.

b.      Nadzir organisasi yang melaksanakan pendaftaran harus memenuhi persyaratan.

c.       Pendaftaran nadzir organisasi dilakukan sebelum penandatangan akta ikrar wakaf.

Sedangkan ketentuan-ketentuan mengena pembubaran dan penggantian nadzir organisasi ialah:

a.       Nadzir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

b.      Apabila salah seorang nadzir organisasi meninggal, mengundurkan diri atau dibatalkan kedudukannya sebagai nadzir, ia harus diganti.

c.       Apabila nadzir perwakilan organisasi tidak melaksanakan tugasnya dan atau melakukan pelanggaran dalam pendayagunaan wakaf, pengurus pusat organisasi yang bersangkutan wajib mengatasi dan menyelesaikannya, baik diminta oleh BWI maupun tidak.

d.      Nadzir organisasi yang tidak menjalankan kewajibannya, dapat diberhentikan dan diganti haknya ke nadzir yang lain oleh BWI dengan memperhatukan saran dan pertimbangan MUI setempat.

e.       Nadzir organisasi yang tidak menjalankan kewajibannya dalam jangka waktu satu tahun (sejak akta ikrar wakaf dibuat), dapat diusulkan kepada BWI oleh kepala KUA untuk di berhentikan dan  diganti oleh nadzir lain.

f.       Apabila salah seorang nadzir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan atau dibatalkan kedudukannya sebagai nadzir yang di angkat oleh organisasi yang bersangkutan harus melapor ke KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 hari sejak kejadian tersebut.

 

3.      Nadzir badan hukum

Ketentuan nadzir badan hukum pada umumnya sama dengan ketentuan nadzir organisasi. Bahwa nadzir badan hukum wajib didaftarkan pada menteri agama dan BWI melalui KUA setempat dan nadzir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

Sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai pembubaran dan pergantian nadzir badan hukum ialah:

a.       Apabila nadzir perwakilan daerah dari suatu badan hukum tidak menjalankan kewajibannya, pengurus pusat badan hukum yang bersangkutan wajib mengatasi dan menyelesaikannya baik diminta oleh BWI maupun tidak.

b.      Apabila pengurus pusat bdan hukum yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya, nadzir badan hukum tersebut dapat diberhentikan dan diganti hak ke-nadzirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.

c.       Nadzir badan hukum yang tidak menjalankan kewajibannya dalam jangka waktu satu tahun (sejak akta ikrar wakaf dibuat), dapat diusulkan kepada BWI oleh kepala KUA untuk di berhentikan dan  diganti oleh nadzir lain.

D.    Masa bakti nadzir

Menurut peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 pasal 14 ayat (1)-(2) ketentuan mengenai masa bakti nadzir ialah:

1.      Masa bakti nadzir perseorangan adalah lima tahun dan dapat di angkat kembali.

2.      Pengangkatan kembali nadzir dilakukan oleh BWI dengan syarat nadzir telah melaksanakan tugasnya  dengan baik sesuai ketentuan prinsip syari’ah dan peraturan perundang-undangan.

Daftar pustaka

Fiqih Wakaf. 2006. Jakarta ; Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen RI.

Mubarok, Jaih. Wakaf Produktif. 2008. Bandung ; Simbiosa Rekatama Media.

Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia. 2007. Jakarta ; Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen RI.

Paradigma Baru Wakaf di Indonesia. 2007. Jakarta ; Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen RI.

Usman, Suparman. Hukum Perwakafan di Indonesia. 1993. Serang ; Darul Ulum Press

---

[1] Suparman usman. Hukum perwakafan di Indonesia. 1994. Serang, Darul Ulum Press. Hal. 33

[2] Paradiga baru wakaf di Indonesia. 2007. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. Hal 49.

[3] Fiqih Wakaf. 2006. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. Hal 69.